Langsung ke konten utama

Fungsi Pajak


Pada dasarnya, pajak memiliki peranan yang sangat penting. khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Fungsi dari pajak dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

a.) Fungsi Anggaran (Budgeter): Pajak sebagai sumber pendapatan Negara, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, menjalankan tugas rutin Negara,melaksanakan pembangunan. biaya yang digunakan, dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b.) Fungsi Regulasi: Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. seperti contoh, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, Pemerintah menetapkan pajak bea masuk untuk produk luar negeri.

c.) Fungsi Stabilitas: Pajak untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Dengan adanya Pajak, Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. contohnya, dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

e.) Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang sudah dipungut oleh Negara, digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum. salah satunya pembangunan lapangan kerja yang nantinya diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, ini bisa dilihat dari begitu banyaknya fasikitas publik dan administrasi yang meanfaatkan keberadaan dari pajak. Setiap tahun bahkan pengalokasian pajak mencapai angka yang begitu besar.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klitih Dalam Kriminologi

Klitih Dalam Kriminologi Tindak kriminal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan perilaku yang kontradiktif dalam norma, hukum dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan, sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif. Seringkali tindakan ini merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Menurut pednapat dari E. Sahetapy dan B. Mardjono Kriminalitas yakni kejahatan, setiap perbuatan yang diberi sanksi berupa pidana dan dilarang oleh masyarakat karena melanggar norma-norma yang disepakati oleh masyarakat dalam kehidupan. Sederhananya, kriminalitas merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan oleh kelompok maupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial di dalam masyarakat.  Banyak faktor ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kekerasan Seksual Kampus Dalam Viktimologi

Pelecehan Seksual Di Kampus Dalam Viktimologi Pelecehan atau kekerasan seksual dewasa kini bukan lagi menjadi hal yang baru di telinga masyarakat awam. Pelecehan seksual seakan sudah menjadi suatu tindakan yang seringkali terjadi tanpa mengenal tempat dan waktu maupun korban. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini banyak muncul di kabar berita mengenai beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Motifnya pun beragam dan pelakunya pun tidak memandang posisi, jabatan maupun usia. Kasus-kasus semacam ini beberapa kali dilaporkan terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan menyebabkan efek traumatis pada korban yang sebagian besar merupakan teman, kerabat atau bahkan berhubungan secara akademik dengan pelaku. Kondisi ini sangat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973-1978 merupakan awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia, pemerintah menyadari bahwa perlu adanya pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap upaya pembangunan. Dalam rentang waktu tersebut, konsep awal Rancangan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Panitia Nasional Perumus Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang kemudian melahirkan rumusan program kebijakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Kemudian pada tahun 1978 membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari akomodasi perlindungan lingkungan hidup dalam cabang eksekutif (Sriyanti, 2023: 24-39). Pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (filosofinya bertumpu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya