Langsung ke konten utama

Pajak Daerah


Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak  air tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak merupakan iuran wajib pajak dari masyarakat kepada daerah untuk membiayai pembangunan yang ada di dalam suatu daerah. Pajak Daerah ditetapkan melalui undang-undang yang pelaksanaanya lebih lanjut diatur kembali dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Pajak daerah merupakan bagian dari Otonomi daerah yang mana ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan tersebut diharapkan mampu menjadi pemacu pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemberian kewenangan tersebut tak hanya mengenai pengaturan tentang administrasi dan tata pemerintahan namun juga dalam hal keuangan.

Maka melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini sesuai seperti yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber pendapatan asli daerah yakni; 
1. Pajak Daerah;  
2. Retribusi Daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu;
a) Pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat propinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.
b) Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB
 Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan dana/pembiayaan yang salah satunya berasal dari kontribusi pajak, nantinya dan tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang tertata dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

....
Referensi
AJ. Wisse. 1950. Keuangan Negara, Jakarta: Jajasan Pembangunan.
Chidir Ali. 1993. Hukum Pajak. Bandung: Eresco
Santoso Brotodiharjo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama
Suparmoko. 1999. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE.
Tjip Ismail. 2013. Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klitih Dalam Kriminologi

Klitih Dalam Kriminologi Tindak kriminal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan perilaku yang kontradiktif dalam norma, hukum dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan, sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif. Seringkali tindakan ini merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Menurut pednapat dari E. Sahetapy dan B. Mardjono Kriminalitas yakni kejahatan, setiap perbuatan yang diberi sanksi berupa pidana dan dilarang oleh masyarakat karena melanggar norma-norma yang disepakati oleh masyarakat dalam kehidupan. Sederhananya, kriminalitas merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan oleh kelompok maupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial di dalam masyarakat.  Banyak faktor ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kekerasan Seksual Kampus Dalam Viktimologi

Pelecehan Seksual Di Kampus Dalam Viktimologi Pelecehan atau kekerasan seksual dewasa kini bukan lagi menjadi hal yang baru di telinga masyarakat awam. Pelecehan seksual seakan sudah menjadi suatu tindakan yang seringkali terjadi tanpa mengenal tempat dan waktu maupun korban. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini banyak muncul di kabar berita mengenai beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Motifnya pun beragam dan pelakunya pun tidak memandang posisi, jabatan maupun usia. Kasus-kasus semacam ini beberapa kali dilaporkan terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan menyebabkan efek traumatis pada korban yang sebagian besar merupakan teman, kerabat atau bahkan berhubungan secara akademik dengan pelaku. Kondisi ini sangat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973-1978 merupakan awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia, pemerintah menyadari bahwa perlu adanya pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap upaya pembangunan. Dalam rentang waktu tersebut, konsep awal Rancangan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Panitia Nasional Perumus Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang kemudian melahirkan rumusan program kebijakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Kemudian pada tahun 1978 membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari akomodasi perlindungan lingkungan hidup dalam cabang eksekutif (Sriyanti, 2023: 24-39). Pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (filosofinya bertumpu ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya