Teori Kewenangan

Istilah kewenangan, kekuasaan serta wewenang sering ditemukan di dalam berbagai literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Namun dalam lingkungan awam istilah kekuasaan sering kali disamakan dengan kewenangan begitu pula sebaliknya. Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum Max Weber disebut sebagai wewenang nasional atau legal, yakni suatu kewenangan yang didasarkan kepada sistem hukum yang kemudian  diakui dan dipatuhi sebagai kaidah-kaidah kemudian diperkuat posisinya oleh negara (Fauziah, 2016: 5).

Istilah dan artian kewenangan atau wewenang mempunyai posisi yang penting dalam berbagai kajian hukum baik hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan (B. N. Winarno, 2008: 65): "Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht." Dari pernyataan ini dapat disimpulkan suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Di dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan (Hadjon, 1998: 9–10). Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan kewenangan sebab mengacu kepada kekuasaan formasi yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan merupakan unsur dasar dari penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara di samping unsur-unsur dasar lainnya, seperti: (1) Hukum; (2) Kewenangan; (3) Keadilan; (4) Kejujuran; (5) Kebijakbestarian; (6) Kebijaksanaan (Kantraprawira, 1998: 37–38).

Istilah kewenangan memiliki pengertian yang sama dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda disebut "bevoegdheid". Dalam Black's Law Dictionary "authority" memiliki arti sebagai "Kekuatan hukum; hak dalam memberikan perintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik dalam mematuhi aturan-aturan hukum dalam lingkup pelaksanaan kewajiban publik” (B. N. Winarno, 2008: 65).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbe voegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. (Indroharto dalam Lotulung. 1994:65).

Kekuasaan merupakan inti guna menjadikan negara tetap dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) kondisi tersebut menjadikan negara seolah makhluk hidup yang dapat berpikir, bekerja, berkapasitas dan menjalani kinerjanya sesuai kewajiban dalam melayani masyarakatnya. Oleh karenanya menjadi suatu kodrat bahwa negara haruslah diberi kekuasaan. (Fauziah, 2016: 6). Namun pemberian kekuasaan juga harus diiringi dengan proses yang sah secara konstitusional dengan pemberian hak serta wewenang yang sah di mata hukum. Sehingga pejabat negara memiliki dasar yang sah dalam membuat serta melaksanakan suatu kebijakan berdasarkan amanat dari suatu kewenangan yang sudah legal. Sumber kewenangan tersebut dapat diberikan harus dikuatkan oleh hukum positif sehingga keputusan yuridis yang disusun oleh pejabat yang mendapat kewenangan adalah keputusan yang sebenar-benarnya secara konstitusional.